JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, modus korupsi di dunia pendidikan sejak tahun 1999 hingga 2011 tidak mengalami perubahan. Hal itu diungkapkan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2012).

Ia mengatakan, dalam waktu kurang lebih 12 tahun itu, terdapat 233 kasus korupsi di dunia pendidikan yang masuk pada tahap penyidikan masih menggunakan modus serupa dalam praktiknya. Penyimpangan anggaran, mark up, dan penggelapan merupakan modus yang mendominasi praktik korupsi di dunia pendidikan.

Dari ketiga modus tersebut, penyimpangan anggaran adalah modus yang paling banyak merugikan negara, yaitu Rp 98,3 miliar dari 8 kasus yang ditemukan. Febri menjelaskan, penyimpangan anggaran kerap dilakukan oleh pemegang kewenangan pengelolaan anggaran pendidikan......

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa penindakan hukum pada kasus korupsi yang terjadi di dunia pendidikan terus menurun. Hal itu terjadi justru di tengah meningkatnya potensi korupsi dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, separuh dari seluruh kasus korupsi di dunia pendidikan tidak jelas perkembangannya. Padahal, kasus tersebut telah masuk pada tahap penyidikan yang juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan data ICW, medio tahun 1999-2011 terdapat 233 kasus korupsi di dunia pendidikan yang telah masuk dalam tahap penyidikan.

Semua kasus itu sudah merugikan negara dan ada tersangkanya, kata Febri, Kamis (12/1/2012), di Jakarta.

Meski demikian, kata dia, penindakan kasus korupsi di dunia pendidikan sempat mencapai puncaknya pada 2008, dengan menindak 73 kasus yang menelan kerugian negara mencapai Rp 144,1 miliar.

Setelah tahun 2008, penindakan kasus-kasus korupsi di dunia pendidikan terus menurun. Pada 2009, hanya 46 kasus korupsi yang ditangani, dengan kerugian negara sebesar Rp 68,1 miliar. Sementara, tahun 2010 jumlah kasus yang ditindak mengalami peningkatan menjadi 55 kasus. Akan tetapi, nominal kerugian negara lebih kecil dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 18,1 miliar.

Jumlah kasus dan angka kerugian negara pada tahun lalu jauh lebih menurun. Negara mengalami kerugian Rp 5,8 miliar dari 18 kasus korupsi yang telah ditindak.

Seluruh kasus sepenuhnya ditangani di tiga lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan rincian, 169 kasus masih ditangani di kejaksaan (jumlah kerugian Rp 231 miliar). Lalu, 44 kasus di kepolisian, dengan jumlah kerugian Rp 52,7 miliar. Sementara, pengadilan telah menangani 20 kasus dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 21,6 miliar.

Sayangnya, ungkap Febri, kasus-kasus tersebut tidak jelas penanganannya. Di Kejaksaan, 57,4 persen kasus tidak jelas kelanjutannya.....

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch mencatat, dalam rentang 1999-2011 terdapat 233 kasus dugaan korupsi di ranah pendidikan yang telah masuk tahapan penyidikan. Dari 233 kasus tersebut, wilayah anggaran pendidikan mana yang di dalamnya terjadi praktik korupsi paling besar?

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menyebutkan, dari 233 kasus dugaan korupsi di dunia pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan oyjek paling besar yang diduga telah dikorupsi. Hingga Desember 2011, setidaknya terdapat 87 kasus dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 138,2 miliar.

Tingginya korupsi DAK pantas terjadi karena melibatkan dana besar yang dikucurkan. Banyak pihak terlibat dalam penetapan besaran alokasi yang diterima daerah, distribusi, dan pengadaannya, kata Febri, Kamis (12/1/2012), di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sementara, obyek terbesar kedua yang menjadi sasaran korupsi di dunia pendidikan adalah dana pengadaan buku dan komputer. Meski hanya 14 kasus, kerugian negara yang ditimbulkan oleh kedua obyek tersebut mencapai Rp 88 miliar.

"Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi" dan Diskusi "Melawan Korupsi, Membangun Demokrasi di Sekolah". Rabu, 9 Pebruari, Jam 1 Siang di Gedung A Lt.III, Kemendiknas. Narasumber : Fasli Jalal (Wakil Mendiknas), Teten Masduki (Sekjen TII), Ani Sutjipto (Fisip UI), Gino Vanollie (Kadis pendidikan Way Kanan), Ade Manadin (Kepsek Tegal Gede 2-Garut) : Informasi oleh Pak Edi Subkhan.

STRATEGI: Mengulangkan program lama (MBS dari tahun 1990an) yang sampai saat ini Kemendiknas gagal mengimplementasikan secara nasional, yang mungkin terhambat karena "Korupsi terjadi di semua tingkatan dari KemenDikNas, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah" (ICW) "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." (ICW: Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan).

Sistem Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) yang adalah sangat baik, hanya dapat diimplementasikan secara nasional dan efektif oleh Manajemen di Pusat (Kemendiknas) yang "Bersih" dan "Profesional" (Peran utama adalah merencanakan, menkoordinasikan dan memonitor dengan tegas, maupun menjaga anggaran untuk program-nya tidak di-Korupsikan juga), yang di-Implementasikan oleh Dinas Pendidikan yang "Bersih", "Berdedikasi", dan "Profesional" (Bebas dari Korupsi dan Siap Mental untuk mendukung Sekolah-Sekolahnya).

Bagaimana Mungkin Program Ini Dapat Berhasil Sebelum Kemendiknas dan Dinas Pendidikan diBersihkan Duluan? Menurut kami program ini adalah salah satu indikator signifikan bahwa Kemendiknas belum serius mengenai memberantas korupsi di Dunia Pendidikan Kita.

Dari respons ke pertanyaan saya ke Panel hari Rabu termasuk Pak Fasli Jalal - Wakil Mendiknas, "Kapan Kita akan mulai memberantaskan korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan?" - yang tidak dijawab, kami hanya dapat kira bahwa pertanyaan-nya tidak dapat dijawab (atau tidak ingin dijawab). Padahal ini isu yang paling penting kalau Kemendiknas serius mengenai memberantaskan korupsi.

Menurut kami: Program baru ini (yang sebenarnya tidak baru) kayaknya hanya adalah salah satu konsep lagi yang tanpa memberantas korupsi di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan duluan tidak dapat diangap sebagai solusi secara nasional yang serius. Maupun kalau menjadi "proyek" mungkin dapat membuka kesempatan untuk korupsi skala besar kalau Kemendiknas tidak tegas memonitor anggaran-nya.

Kalau kita hanya mencari kesibukan di dunia tikus kecil (Sekolah - Yang adalah korban juga), pasti tikus-tikus besar akan makin senang karena mereka juga tahu bahwa perbaikan di tingkat sekolah tidak bisa dilaksanakan secara nasional dan efektif tanpa manajemen yang bermutu dan bersih di Kemendiknas dan Dinas Pendidikan. Jadi kesibukan-nya di sekolah tidak akan berakhir, dan tikus-tikus besar tidak akan diganggu.

Apakah bergerak di tingkat sekolah saja akan efektif menghadapi isu "Dinas pendidikan telah menjadi institusi paling korup dan menjadi isntitusi penyumbang koruptor pendidikan terbesar dibanding dengan institusi lainnya." ICW: Analisis 5 Tahun Korupsi Pendidikan

Bagaimana kalau sekolah yang sudah bersih ingin melawan atau melaporkan korupsi di tingkat Dinas Pendidikan atau Kemendiknas, melapor ke mana?

Salam Pendidikan
Phillip Rekdale (Jakarta)

Yang pertama, kami ingin mendukung Pemerintah Indonesia dan Policy Anti-Korupsinya. Yang kedua, kami di Pendidikan Network terima pertanyaan-pertanyaan setiap hari mengenai bagaimana pendidikan dapat lebih bermutu di semua sektor pendidikan, dan lebih murah (terjangkau) di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Memang banyak orang merasa bahwa mereka mengerti masalah-masalahnya dan menyebutkan solusinya, misalnya: Sekolah dan kampus harus menurunkan biayanya - Bagaimana mungkin? Sebetulnya pendidikan di negara ini sudah relatif murah, apa lagi dibanding negara lain, dan kita perlu meningkatkan mutu lebih dari yang sekarang. Mengganti sistem - Mengganti sistem 1000 kali juga tidak efektif karena bukan salah sistemnya, sistem adalah kambing hitam (scapegoat). Memakai Sistem Agama - Kalau begitu mengapa kebanyakan orang yang ingin pendidikan yang lebih bermutu memilih negara barat? Meningkatkan kemampuan Guru dan Dosen - Dengan kesejahteran yang sangat rendah, dan suasana yang tidak memberi semangat, kemajuannya sangat terbatas. Kita selalu membahas soal-soal yang sebenarnya hanya hal-samping, tetapi masalah utama adalah korupsi, dan hal-hal yang disebut di atas sebenarnya bukan masalah terpenting. Dengan korupsi yang memakan sampai 30% dari anggaran total negara (apakah ini termasuk semua "markup biaya" dan gaji-gaji pegawai negeri yang tidak-produktif). "Penilaian ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), mengamati kasus-kasus korupsi pendidikan yang semakin lama semakin marak. ''Korupsi terjadi di semua tingkatan dari Depdiknas, dinas pendidikan, hingga sekolah,'' kata Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Ade Irawan." "Koruptor Sekarang Tidak Lebih Banyak dari Dahulu" JAKARTA, KOMPAS.COM - "Calon Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa koruptor dalam pemerintahan saat ini tidak lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya." Apa maksudnya Pak Jusuf Kalla? Apakah "koruptor dalam pemerintahan saat ini" tidak lebih sedikit juga? Kalau begitu setelah 5 tahun belum ada kemajuan, kan? Bagaimana dengan Keuangan Pemerintah? "BPK: Laporan Keuangan Pemerintah Buruk" "Wuih... Indonesia Terkorup, Singapura Terbersih" "Pemerintah harus punya prioritas dalam pemberantasan korupsi. Mana yang mau dibersihkan dulu? Kalau mau hasil survei bagus, perbaiki pelayanan pada bisnis. Pemerintah jangan cuma berkomitmen secara verbal," ujar Danang. (MON/ANA) Re: "Mana yang mau dibersihkan dulu?" Semoga DepDikNas dan Dinas Pendidikan! "KPK Minta Diknas Adakan Pendidikan Antikorupsi" Apakah ini tidak sangat ironis? Bukan anak-anak sekolah yang melakukan korupsi! Mereka menjadi korbannya! (Dan sangat mengerti masalah korupsi, kan?) Bukan maling yang dibenarkan, tetapi korbannya! Lucu ??? Yang perlu dididik (dibenarkan) siapa? Koruptor-Koruptor Sibuk Mencuri Uang Di Kantor Tetapi "KPK Kampanye Antikorupsi di Mal" Mengapa??? Apakah supaya tidak menggangu koruptor??? Ayo KPK, Mohon Serius! Kelihatannya masih banyak daerah yang belum mendengar suara Presiden kita! "Presiden: Jangan Ada Lagi Gedung Sekolah Rusak" "Atap Sekolah Runtuh, 10 Siswa Terluka" "Trauma, Murid dan Guru Enggan Gunakan Sekolah Ambruk" "Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi" Apakah kita lagi menunggu bencana seperti di Haiti sebelum DepDikNas akan serius mengenai Keamanan Anak-Anak dan Guru di Sekolah? (Haiti: "Korban Tewas Sekolah Ambruk 82 Siswa") Lanjutan Ambruk.Com Apakah, masalah banyak sekolah ambruk juga terkait dengan korupsi? Mungkin Kita Dapat Belajar Dari Irak dan China! "Irak Pecat 62.000 Pegawai Karena Korupsi" "881.000 Pejabat China Dihukum" Mengapa Indonesia Tidak Bisa? Di negara kaya, seperti Indonesia, pendidikan sampai tamat sekolah menengah seharusnya gratis (biayanya dari pemerintah). Pendidikan adalah hal yang paling penting di negara yang sedang berkembang. Kalau sumber alam di kelola dengan baik, dan dengan tanah yang subur di mana-mana, seharusnya negara ini termasuk yang paling kaya di Asia Tenggara. Tetapi kalau kita melihat hal pendidikan, masyarakat terus meminta beasiswa dan biaya pendidikan seperti pengemis di pinggir jalan. Pada waktu tahun 70an sampai 80an keadaan pendidikan di Indonesia dan Malaysia tidak begitu berbeda dan beberapa guru dari Indonesia dibawa ke Malaysia untuk membantu. Sekarang pendidikan di Malaysia termasuk yang paling baik di dunia, tetapi Indonesia tidak maju dan sekarang biaya pendidikan yang bermutu rendah saja sudah mulai menjadi di luar jangkauan kebanyakan masyarakat di Indonesia. Kita dapat membahas soal-soal yang lain tetapi kita tidak dapat berharap akan ada kemajuan yang signifikan sampai pendidikan mendapat alokasi paling sedikit 20% dari anggaran negara "tanpa disentuh tangan koruptor rakus". "Korupsi Virus Harus Ditemukan Obatnya" - Virus? Bukan Lingkungan Maling yang Perlu diHukum? Silakan Memaca! Membaca "Indonesia, Negeri yang Selalu Kalah" Perpustakaan dan Pojok Antikorupsi Membaca dan tambah suara anda:.

Korupsi dan Moral Bangsa Setiap hari kita membaca dan mendengar saran-saran mengenai hal-hal moral bangsa Indonesia. Yang sangat sering dikatakan merusak moral anak bangsa kita adalah pornografi dan judi. Tetapi hanya sedikit masyarakat terkait dengan pornografi dan judi, dan biasanya yang ingin saja. Di semua negara ada pornografi dan judi. Mana yang benar?

Korupsi dan Pendidikan Setiap hari kami (Pendidikan Network) menerima puluhan pemintaan untuk beasiswa atau bantuan finansial dari siswa/i dan mahasiswa/i. Jumlah permintaan selalu meningkat di bulan Juni sampai Oktober. Apalagi banyak mahasiswa memprotes mengenai kenaikan biaya pendidikan yang di luar jangkauan mereka. Mengapa masyarakat harus menjadi pengemis?

Korupsi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Keadaan SDM di Indonesia termasuk suatu hal yang sangat memprihatinkan. Biar orangtua bekerja 24jam per hari agar anaknya dapat lulus dari universitas, anaknya belum tentu mendapat pekerjaan yang diharapkan kalau tidak punya koneksi atau banyak uang.

Korupsi - Informasi Informasi dan links tentang: kasus-kasus korupsi di Indonesia situs web yang lain yang anti-korupsi informasi dari luar negeri

Korupsi - Saran Kita Anda dapat mengirim saran anda mengenai hal-hal terkait dengan korupsi atau info anda terhadap hal tersebut. Saran anda akan dipasang di bagian yang dipilih anda. Kita harus berjuang! Ayo, berpartisipasi!

Korupsi - Forum Kita Yang paling penting untuk memulai memberantas korupsi di Indonesia adalah partisipasi anda. Percaya atau tidak percaya, negara ini akan melepaskan diri dari jajahan korupsi, dan pahlawan yang akan membebaskan kita adalah masyarakat biasa seperti anda. Jangan hanya "Corruption Watch" (Artinya "Observasi/Menonton Korupsi"). Kayak NATO tetapi NAWO (No Action Watch Only). Kita harus berjuang! Ayo, berpartisipasi!

Pendidikan Network Indonesia